Keragaman
Definisi UKM di Indonesia
Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan
definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik
(BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni
1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda
antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil
(UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.
Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara
Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp
10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994tanggal
27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha
yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun
setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp
600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1)
badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri
rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang
barang dan jasa)
Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang
No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang
disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas.
Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas
yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang
disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria
sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
HARI
SENIN, 16 MEI 2016
JAM
12 : 25
Tahapan Terbentuknya Usaha Kecil Menengah
Usaha kecil menengah di Indonesia pada saat ini bisa
dikatakan mulai menemukan masa keemasannya. Sektor usaha ini bahkan mendominasi
jalannya perekonomian di Indonesia; diperkirakan sekitar 99% dari seluruh
perusahaan di Indonesia adalah badan usaha kecil menengah. Bahkan dengan
adanya usaha kecil menengah tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan
bagi warga Indonesia, diperkirakan sekitar 95% dari seluruh populasi penduduk.
Menurut survei dari The Asia Foundation pada tahun 2009, jumlah rata-rata
karyawan sektor usaha ini mencapai angka 27,6 jiwa. Meskipun sebenarnya sekitar
70% perusahaan UKM mempekerjakan kurang dari 20 orang, sementara 5% sisanya
memiliki karyawan lebih dari 400 orang. Selain itu sekitar 23 perusahaan sektor
ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 1000 orang dan hanya ada 1 perusahaan
yang memiliki pekerja sekitar 9000.
Dalam proses tumbuh kembangnya, sektor usaha kecil
menengah ini akan melewati beberapa tahapan. Berikut ini adalah
tahapan-tahapan tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh USAID:
Tahap Awal
Pada masa ini, para pelaku usaha di Indonesia akan
mengalami permasalahan klasik, yaitu pendanaan dari sektor perbankan karena
persyaratan yang rumit dan masalah status legalisasi perusahaan.
Tahap
Perkembangan
Dalam masa perkembangan ini, usaha-usaha sektor ini sudah
mendapatkan keuntungan dan biasanya sudah memiliki legalisasi usaha mereka.
Para pemilik usaha pun dapat mencari sumber pendanaan dari pihak luar untuk
meningkatkan kapasitas produksi maupun servis.
Tahap
Akhir/Ekspansi
Pada tahap akhir ini usaha-usaha sektor kecil menengah di
Indonesia memiliki ciri tersendiri dimana perusahaan mereka akan berkembang
menjadi usaha berskala medium.
Sementara itu, dengan semakin berkembangnya sektor usaha
kecil menengah, banyak institusi keuangan maupun bank komersial yang menawarkan
program khusus bagi para pengusaha dan pendanaan sektor usaha ini. Fasilitas
kredit bank di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa grup berdasarkan
skala bisnisnya. Seperti, usaha mikro dapat mengajukan kredit sampai dengan Rp.
1 miliar, sementara itu usaha kecil menengah dapat mengajukan kredit
dengan kisaran Rp. 1 miliar sampai Rp. 10 miliar. Lalu perusahaan ukuran medium
dan besar umumnya pinjaman kredit mereka tergantung dengan bank apa yang mereka
pilih sebagai sumber pendanaan.
Akan tetapi para pengguna kredit harus menaati beberapa
aturan yang dikenal dengan, karakter, kapasitas, kapital, jaminan dan
kondisi. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai aturan tersebut:
Karakter adalah latar belakang pengguna kredit
Kapasitas sendiri adalah kemampuan pengguna kredit untuk
memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang.
Kapital adalah proporsi saham yang dimiliki pengguna
kredit tersebut di dalam perusahaan.
Collateral atau jaminan sangat dibutuhkan jika pihak
pengguna kredit tidak dapat melunasi hutangnya.
Kondisi adalah dimana bank-bank di Indonesia harus
memusatkan perhatian pada hal jaminan yang diserahkan oleh pengguna kredit yang
dapat menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.
HARI
SENIN, 16 MEI 2016
JAM
12 : 25
Kontribusi UKM dalam Perekonomian Indonesia
UMKM via antaranews.com
Kontribusi UKM amat jelas dalam perekonomian
Indonesia. Usaha kecil, dan menengah yang jumlahnya dominan tersebut
mampu meyediakan 99,04 persen lapangan kerja. Demikian halnya sumbangan
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Non Migas, cukup meyakinkan yaitu
sebesar 63,11%.
UKM juga memberikan kontribusi pada ekspor non migas
sebesar 14,20% (BPS 2001). Hal ini berarti pada sektor-sektor dimana
terbuka bagi masyarakat luas UKM mempunyai sumbangan nyata. Sehingga
kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan
oleh kemampuan menggerakkan UKM. Sesuai dengan data yang disusun BPS bersama
Kementrian Koperasi dan UKM, indikator makro UKM pada tahun 2003 adalah sebagai
berikut:
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dipandang sebagai
katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Peranannya dalam
mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan
menjadi langkah awal menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha
Kinerja UKM dalam beberapa tahun terakhir terus
meningkat. Besaran PDB yang diciptakan UKM tahun 2003 mencapai Rp. 1.013,5
triliun (56,7% dari total PDB Nasional) dengan perincian 41,1% berasal dari UK
dan 15,6% dari UM. Pada tahun 2000, sumbangan UKM baru mencapai 54,5% terhadap
total PDB Nasional berasal dari UK (39,7%) dan UM (14,8%).
Jumlah unit UKM pada tahun 2003 adalah 42,4 juta, naik
9,5% dibanding tahun 2000, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor
UKM pada tahun 2003 tercatat 79 juta pekerja, lebih tinggi 8,6 juta pekerja
dibanding tahun 2000 dengan 70,4 juta pekerja. Berarti selama periode
2000-20003 meningkat sebesar 12,2% atau rata-rata 4,1% per tahun.
Pertumbuhan PDB UKM sejak tahun 2001 bergerak lebih cepat
daripada total PDB Nasional dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar
3,8% tahun 2001, 4,1% tahun 2002, kemudian 4,6% tahun 2003.
Sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibanding
sumbangan pertumbuhan dari Usaha Besar. Pada thaun 2000 dari 4,9% pertumbuhan
PDB Nasional secara total, 2,8%-nya berasal dari pertumbuhan UKM. Kemudian,
pada tahun 2003, dari 4,1% pertumbuhan PDB Nasional secara total, 2,4% di
antaranya berasal dari pertumbuhan UKM.
Peranan ekspor UKM terhadap ekspor nonmigas tercatat
19,9% pada tahun 2003, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sumbangannya
tahun 2000 yaitu 19,4%.
Besaran investasi fisik yang tergambar dari angka-angka
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di PDB baik secara nominal maupun secara
riil menunjukkan peningkatan pada periode 2000-2003.
Tingkat pertumbuhan investasi di UKM pada tahun 2003
sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, namun apabila dibanding tahun
2000 jauh lebih lambat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PMTB dan PDB
Nasional secara total. (RAP)
HARI
SENIN, 16 MEI 2016
JAM
12 : 25
